Review Buku : Negeri Serdadu & Polisi Tidur

Review Buku         : Negeri Serdadu & Polisi Tidur.

Penulis                   : Hermawan Sulistyo.

Penerbit                  : Pensil – 324.

Tahun                     : 2011.

Jumlah Halaman : 197 Halaman.

Buku ini adalah kumpulan esai yang ditulis sebagai bentuk kritikan terhadap peran militer yang merajalela di Indonesia. Diawali dengan penjabaran tentang institusi yang berwenang dalam memelihara dan menjaga Keamanan Negara yaitu TNI dan Polri, namun diukur dari derajat kinerjanya kedua institusi ini jelas memiliki domain yang berbeda. TNI dalam domain menjaga dan memelihara keutuhan nation-state dalam pengertian fisik territorial, sedangkan Polri dalam domain terciptanya keamanan dan rasa aman masyarakat.

Di masa kepemimpinan Presiden Gus Dur (2001) terjadi ketegangan politik antara Presiden dan TNI. Saat itu Gus Dur menggunakan hak prerogatifnya dalam mengangkat dan memberhentikan petinggi TNI. Proses “gangguan” ini membuat jarak antara Gus Dur dan TNI, sehingga dilakukanlah sejumlah program reformasi internal TNI. Visi TNI diperbaharui dengan “Paradigma Baru TNI’ yang dikenal dengan tiga pergeseran peran. Yang paling dirasakan adalah TNI tidak lagi turun ke jalan dalam pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran. Pergolakan dari internal TNI terlihat dari adanya kebijakan KSAD TNI AD, Ryamizard Ryiacudu yang memberlakukan “minggu militer” dan dilanjutkan ke “bulan militer”. Bahkan ketegangan tersebut memunculkn isu akan adanya kudeta militer.

Disinggung juga mengenai posisi Indonesia dengan Australia yang merupakan “tetangga” yang strategis dalam konteks keamanan regional. Stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia dapat mempengaruhi instabilitas kawasan Australia. Dengan demikian Australia mendukung kembalinya Indonesia menjadi Negara yang demokratis dan bersatu.

Adanya gesekan TNI-Polri di lapis bawah juga dibahas dalam buku ini. Hal ini merupakan akibat adanya pemisahan TNI-Polri yang secara mendasar belumlah tuntas. Kompetisi dan rivalitas tidak hanya ditingkat bawah, tetapi juga ditingkat pimpinan TNI-Polri. Isu RUU Kamnas serta alokasi anggaran dalam APBN merupakan wujud yang dapat dijadikan fakta atas kompetisi tersebut.

Birokrasi dan Pelayanan Polri sepertinya mendapat sorotan, bahwa birokrasi  Polri lebih cenderung dilayani, daripada dilayani. Oleh karena itu Polri harus mencari format yang pas dalam menyusun program reformasi birokrasi di masa depan. Reformasi Birokrasi di tubuh Polri dilakukan berdasarkan tiga dimensi : Postur, Struktur dan Kultur.

Kesuksesan Polri dalam membongkar jaringan teroris Bom Bali I, Bom Bali II, JW Marriot dan Kedubes Australia memberikan angin segar berupa bantuan yang mengalir dari dalam dan luar negeri. Hal ini mengakibatkan adanya kompetisi internal antar fungsi dan kewilayahan dalam operasi penangkapan teroris. Belum lagi adanya ketidak adilan atas pemberian reward atas anggota yang memiliki andil dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut.